Page 309 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

mandat politik agraria nasional. Beberapa usulan sempat
mengemuka, di antaranya menghendaki agar Kemen-
terian Kehutanan digabung dengan Kementerian Agraria.
Dasar usulan ini karena melihat persoalan dan penye-
lesaian tanah ada di dua lembaga tersebut, sehingga jika
digabung akan jauh lebih mudah pengelolaanya. Sejauh
pengetahuan penulis, persoalan agraria dan kehutanan
selalu menjadi isu krusial di dalam tata kelola agraria dan
hutan di Indonesia (Kartodihardjo, 2006, 2008).
Wacana dan pertarungan politik kelembagaan me-
mang ramai dikalangan akademisi, sementara di kalangan
praktisi maupun birokrasi agraria nyaris sepi dari perde-
batan. Perbincangan kelembagaan tidak menjadi wacana
utama bagi keduanya karena sebagaimana dikatakan oleh
petinggi BPN waktu itu, “biarkan pihak luar yang membi-
carakan kelembagaan agraria, kami tidak perlu merespon

karena takut dituduh sebagai conflict of interest”. Pernya-
taan ini satu sisi sebagai sebuah kepasrahan sekaligus pesi-
mistis akan amsa depan tata kelola agraria Indonesia
dalam menghadapi masa depan atau sebentuk menerima
apa kehendak negara yang diwakili oleh elite politik pem-
bentuk kebijakannya. Sebenarnya, sejak BPN dipimpin
Hendarman Supandji, isu peningkatan kelembagaan BPN
sering muncul ke publik, bahkan Hendarman Supandji
sendiri beberapa kali “berkeluh kesah” tentang posisi BPN
pada tataran kelembagaan nasional yang menurutnya di-
anggap tidak pas, karena tupoksinya yang besar namun
kelembagaannya dianggap kecil. Supandji juga pernah
menyatakan niatnya agar BPN ditingkatkan kelembaga-

273