Page 46 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 46
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
mencoba melanjutkan kajian kelembagaan agraria
sebelumnya yang sudah penulis awali pada tahun 2014-
2015. Kajian sebelumnya menyoroti persoalan gagasan
munculnya gagasan untuk melahirkan UUPA (1948)
sampai terbitnya UUPA (1960). Pada periode tersebut
kelembagaan agraria mulai didesain, akan tetapi, peristiwa
1965 menyebabkan banyak perubahan. Realitas ini tentu
saja membawa banyak perubahan pada produk dan
kebijakannya, sehingga penulis merasa perlu melihat
secara lebih detail sejarah perkembangan kelembagaan
agraria berikutnya, yakni 1960-2022, sebagaimana peru-
bahan kelembagaan dari “dirjen agraria” ke “badan perta-
nahan” dan kembali lagi menjadi “kementerian agraria”
(Rachman, 2017a).
Beranjak dari bangunan argumen di atas, kajian ini
berusaha melihat persoalan agraria dari sisi kelembagaan
yang lebih utuh. Penulis berusaha menyajikan data dalam
bentuk narasi dan tafsir dari sejarah kelembagaan agraria
yang kompleks, ruwet, sekaligus dinamis, termasuk sisi-
sisi kelam perjalanannya. Kelembagaan yang dimaksud
adalah semua pembicaraan tentang agraria yang terkait
dengan lembaga agraria, produk kebijakan yang dilahir-
kan, dan dinamika perubahan kelembagaannya sejak dari
Kementerian Agraria, berubah ke Dirjen Agraria, kemu-
dian berubah menjadi Badan Pertanahan Nasional, dan
terakhir kembali menjadi Kementerian Agraria.
Ada dua hal yang akan menjadi fokus kajian ini untuk
memahami sejarah kelembagaan agraria sekaligus peran
yang dimainkan: Pertama ingin memetakan sekaligus
10
