Page 53 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 53
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
menunjukkan peran lembaga ini dalam konteks sebuah
perjalanan lembaga besar yang memiliki fungsi dan peran
besar pula. Ia hanya hadir dalam sebuah cerita sejarah
yang singkat. Yang menarik dari kajian Ali adalah mele-
takkan persoalan tanah dalam konteks penataan ruang
yang saat itu merupakan persoalan yang relatif baru.
Sementara studi Salim (2014) mencoba mencoba menje-
laskan kelembagaan dari sisi produk kebijakan yang
dihasilkan, yakni UUPA. Studi ini relatif singkat karena
hanya membahas periode 1948-1960, yang fokus pada
proses dan lahirnya UUPA.
Kajian lain dalam konteks politik agraria nasional dan
UUPA dilakukan oleh Soetiknjo (1983, 1987) dalam dua
jilid dan Abdurrahman (1984), akan tetapi sudah pasti
kajian ini tidak membahas persoalan lembaga agraria.
Karya Soetiknjo mencoba memberi bingkai bagaimana
politik agraria nasional digagas dalam bingkai Pancasila
(1983) dan buku kedua (1987) membahas peran serta Uni-
versitas Gadjah Mada dalam membantu lahirnya UUPA.
Sementara Abdurrahman mengkaji proses awal gagasan
UUPA sampai kemudian disahkan, tidak jauh berbeda
dengan beberapa kajian lain yang membahas UUPA. Ada
sedikit pembahasan tentang munculnya Kementerian
Agraria pada periode awal 1950-an namun dalam konteks
memahami kerja-kerja kepanitiaan agraria yang meru-
muskan UUPA. Studi ini cukup penting dalam melihat
kepanitiaan agraria yang dibentuk oleh Sukarno demi cita-
cita membangun hukum agraria nasional.
Melirik kajian lain menyangkut sejarah kelembagaan
17
