Page 54 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 54
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
sebagai pembanding, salah satunya adalah kajian yang
cukup menarik dari Badan Koordinasi Survei dan Peme-
taan Nasional (Bakosurtanal) yang menghadirkan sejarah-
nya dalam rangka 40 tahun kelahirannya. Kajian ini lebih
informatif untuk memahami peran yang dimainkan oleh
lembaga ini sejak sebelum merdeka. Enam era dalam
penjelasan buku ini cukup informatif untuk dilihat dalam
kerangka perkembangan survei dan pemetaan. Setiap era
ditandai dengan hadirnya kebijakan, penguatan kelem-
bagaan, dan teknologi sehingga menandai pula peran
yang dimainkan. Model kajian ini cukup sederhana dan
bisa digunakan untuk melihat lembaga agraria dengan
cara sebagaimana Bakosurtanal lakukan (Ikawati, Yuni,
and Setiawati, 2009).
Di luar kajian di atas, kami belum berhasil menemu-
kan kajian lain baik buku maupun jurnal yang membahas
Kementerian Agraria maupun Badan Pertanahan Nasional
secara utuh, yang menggambarkan secara kronologis dan
analisis terhadap produk kebijakannya. Akan tetapi, harus
diakui beberapa kajian di atas adalah ikhtiar para penulis
yang mencoba menuliskan kelembagaan agraria dengan
berbagai perspektif, yang keberadaannya saling meleng-
kapi satu dan lainnya. Hal yang sama juga niatan kajian
ini untuk menghadirkan sejarah kelembagaan secara lebih
luas dengan perspektif yang lebih luas pula.
D. Kerangka Konseptual
Studi ini ingin menjelaskan sejarah lembaga dengan
pendekatan historis yang meminjam konsep berpikir yang
18
