Page 8 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

mengakibatkan lembaga adat tidak memiliki kedudukan hukum yang
kuat dalam hal kepemilikan tanah adat mereka. Hal ini disebabkan oleh
kenyataan bahwa lembaga adat dalam sistem hukum yang ada tidak diakui
sebagai badan hukum yang berhak menerima hak milik. Tanah adat
merupakan salah satu aset paling berharga bagi masyarakat adat, baik
dari segi ekonomi maupun kultural. Tanah ini tidak hanya merupakan
sumber penghidupan, tetapi juga memiliki makna spiritual dan identitas
budaya yang mendalam. Ketika masyarakat adat tidak diakui secara
resmi sebagai subjek hukum yang sah untuk memiliki tanah adat, mereka
berada dalam posisi yang rentan terhadap pengambilalihan tanah oleh
pihak ketiga termasuk perusahaan besar dan pemerintah yang sering kali
mengabaikan atau bahkan melanggar hak-hak masyarakat adat.

Ketiadaan peraturan yang tegas dan jelas juga menciptakan
ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini membuat sulit bagi masyarakat
adat untuk mempertahankan hak atas tanah mereka di hadapan hukum.
Dalam banyak kasus, tanah adat telah dialihkan atau diambil alih tanpa
persetujuan atau kompensasi yang layak kepada masyarakat adat. Hal
ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menyebabkan
kerusakan yang tak ternilai pada budaya dan cara hidup mereka. Selain
itu, ketidakmampuan masyarakat adat untuk menjadi subjek hukum
yang sah atas tanah adat mereka juga menghambat upaya mereka untuk
mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut secara berkelanjutan.
Banyak masyarakat adat yang memiliki pengetahuan lokal yang kaya
tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun,
tanpa pengakuan hukum yang memadai, mereka sering kali tidak dapat
melindungi tanah mereka dari eksploitasi yang merusak.

Dengan menyadari keterbatasan pengetahuan dan sudut pandang
penulis, buku ini diharapkan dapat memberi warna baru dalam
memahami perspektif dan praktik penyelenggaraan pendaftaran tanah
di masyarakat adat. Bagi para pembaca, terutama pemerhati, pelaksana,
dan penentu kebijakan di bidang penyelenggaraan pendaftaran tanah,
buku ini diharapkan dapat menjadi alat instropeksi sekaligus sumber
inspirasi bagi perbaikan penyelenggaran pendaftaran tanah adat di masa
yang akan datang untuk menuju masa depan yang lebih baik.

vii
Pengantar Penulis