Page 305 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

Tukar Menukar Kawasan Hutan

Kegiatan tukar-menukar didasarkan Kptsn Menhut No 292/Kpts-II/1995
yang hanya dapat diperbolehkan untuk kegiatan:
– Pembangunan proyek-proyek untuk kepentingan umum terbatas oleh instansi
pemerintah;
– Pembangunan proyek strategis;
– Menghilangkan enklave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan;
– Menyelesaikan pendudukan tanah kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan;
– Memperbaiki batas kawasan hutan.
Mekanisme mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) atau (2) UU No.
41 tahun1999 :ta u 999
– Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah
berdasarkan penelitian terpadu;
– Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting, cakupan luas dan
bernilai strategis ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan persetujuian DPR;

Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Dilakukan terhadap penggunaan kawasan hutan yang sifatnya “sementara”
untuk kepentingan sektor lain tetapi tidak mengganggu fungsi pokok kawasan
hutannya. y
Pertambangan
– Pada HL dan HP. Khusus untuk pertambangan dengan pola penambangan terbuka
di hutan lindung dilarang.
– Mengacu pada SKB Menhut dan Mentamben No 429//Kpts-II/1989 dan No
969.K/05/M.PE/1989. Terbitnya UU 41/1999 maka kegiatan pertambangan di
dalam kawasan hutan lebih dibatasi. Hal ini dimaksudkan agar kerusakan hutan
dapat lebih dikurangi.
Non Pertambangan
– Meliputi kegiatan : (i) kepentingan religi; (ii) hankam; (iii) pembangunan
ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; (iv) pembangunan
jaringan telekomunikasi; (v) pembangunan jaringan instalasi air; (vi) jalan umum
dan jalan (rel) kereta api; (vii) saluran air bersih dan atau air limbah; (viii)
pengairan; (ix) bak penampung air; (x) fasilitas umum; (xi) repeater
telekomunikasi; (xii) stasiun pemancar radio; atau (xiii) station relay televisi.

258