Page 440 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 440

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007



                   III.ARAH KEBIJAKAN PEMANFAATAN WILAYAH
                     PESISIR DI PROPINSI SULAWESI SELATAN
                  STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR SULSEL
                  Visi Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, yaitu :
                  ” Mewujudkan Sulawesi Selatan Menjadi wilayah terkemuka di
                  Indonesia melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang
                  bernafaskan Keagamaan”
                  Misi Propinsi Sulawesi Selatan:
                    ƒ Menjadikan nilai-nilai keagamaan, Pancasila dan Budaya Lokal
                     sebagai acuan dan sumber kearifan dalam pembinaan dan
                     pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
                     bernegara;
                     bernegara ;
                    ƒ Pilar pendukung dan perekat pengembangan perekonomian
                     nasional terutama sebagai pusat pelayanan di KTI;
                    ƒ Mempertahankan dan mengembangkan solidaritas kebangsaan
                     yang berbasis NKRI (Wawasan Nusantara);
                    ƒ Ikut melaksanakan ketertiban umum yang merupakan prasyarat
                     bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi
                     dan sosial.





                         RENSTRA PROPINSI SULAWESI SELATAN 2003 – 2008
                         AGENDA KETAHANAN EKONOMI WILAYAH
                         AGENDA KETAHANAN EKONOMI WILAYAH
                       “Program Penataan dan Pengelolaan SDA dan Kelautan yang
                                     berkelanjutan”



                                      KEGIATAN
                                           N
                                          A
                                          T
                                      KEGIA
                    • Mengembangkan sistem pengolahan sumber daya hutan
                    • Mendorong pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan
                      tehnologi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan di bidang
                                     k
                                     elautan
                                  dan
                      sumber
                      sumber daya alam dan kelautan.
                           daya
                               alam
                    • Meningkatkan pengendalian lingkungan melalui pengaturan,
                      pengawasan dan pengendalian.
                    • Pemberian izin usaha pertambangan umum dan energi lintas
                      Kab/Kota.
                                                                  393
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445