Page 625 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 625
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)
TAHAP I:
LANJUTAN
TAHAP I: LANJUTAN
DARI MANA DATANGNYA SAHAM PETANI
MANA DATANGNYA SAHAM PETANI
DARI
PETANI
PETANI TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI BERUPA HASIL
KONTRIBUSI BERUPA HASIL
TELAH MEMBERIKAN
PRODUK PRIMER, MISAL: GABAH
PRODUK PRIMER, MISAL: GABAH
ADALAH
KEMAMPUAN PETANI MENGHASILKAN GABAH ADALAH
KEMAMPU
MENGHASILKA
AN PETANI
N GABAH
MODAL UTAMA DALAM KETAHANA N PANGAN
MODAL UTAMA DALAM KETAHANAN PANGAN
TERKAND
YANG
G
TIDAK SEMUA HAL YANG TERKANDUNG DALAM GABAH
UN
DALAM GABAH
SEMUA HAL
TIDAK
NILAINYA SUDAH TERCAKUP DALAM HARGA GABAH.
NILAINYA SUDAH TERCAKUP DALAM HARGA GABAH.
APALAGI PASAR GABAH TIDAK SEMPURNA.
APALAGI PASAR GABAH TIDAK SEMPURNA.
PASAR
HARGA
TOTAL GABAH =
NILAI
NILAI TOTAL GABAH = HARGA PASAR (X)+ NILAI
NILAI
(X)+
&
(Y)+
(Y)+
DINIKMATI
Z
Z
DINIKMATI
Y
Y
(Z)
(Z)
EKSISTENSI
NILAI
NILAI
EKSISTENSI
&
INSTRINSIK (Y)+ NILAI EKSISTENSI (Z) Y & Z DINIKMATI
INSTRINSIK
INSTRINSIK
INSTRINSIK (Y)+ NILAI EKSISTENSI (Z) . . Y & Z DINIKMATI
TIDAK DINIKMATI
T TETAPI
MASYARAKA
MASYARAKAT TETAPI TIDAK DINIKMATI PETANI
PETANI
PERLU
INSTRUMEN NEGARA
PEMERINTAH SEBAGAI INSTRUMEN NEGARA PERLU
PEMERINTA
H SEBAGAI
MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA PETANI UNTUK Y DAN
MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA PETANI UNTUK Y DAN
Z Z
TAHAP I: LANJUTAN
LANJUTAN
TAHAP I:
NILAI
APA KOMPENSASI
DALAM BENTUK
DALAM BENTUK APA KOMPENSASI NILAI
Y+ZDIBERIKAN PEMERINTAH?
Y+ZDIBERIKAN PEMERINTAH?
PEMERINTAH?
Y+ZDIBERIKAN
Y+ZDIBERIKAN
PEMERINTAH?
SAHAM ATAU BENTUK LAIN YANG BISA
ATAU BENTUK LAIN YANG BISA
SAHAM
MELEVERAGE KEKUATAN PETANI (MIRIP
MELEVERAGE KEKUATAN PETANI (MIRIP
NEGARA
DI
UNEMPLOYMENT COMPENSATION DI NEGARA
UNEMPLOYMENT COMPENSATION
MAJU)
MAJU)
FASILITASI PEMBENTUKAN
FASILITASI PEMBENTUKAN ORGANISASI
ORGANISASI
PETANI)
PETANI)
MILIK
MILIK
MILIK
(BADAN
(BADAN
PETANI
(BADAN
EKONOMI PETANI (BADAN USAHA MILIK PETANI)PETANI)
PETANI
PETANI
EKONOMI
EKONOMI
EKONOMI
USAHA
USAHA
USAHA
DAN DUKUNGAN MANAGERIAL SERTA
DAN DUKUNGAN MANAGERIAL SERTA
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PETANI
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PETANI
578

