Page 697 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

Pembaruan Agraria yang dimaksudkan oleh pemerintah
adalah selain untuk menata ulang struktur kepemilikan,
penguasaan sumber-sumber agraria sehingga dapat menja-
wab ketimpangan agraria juga untuk menuntaskan konflik
agraria yang selama ini timbul.
Konflik agraria juga dapat terjadi dalam proses pelak-
sanaan pembaruan agraria apabila prasyarat pendukungnya
tidak disiapkan secara matang. Prasyarat utama tersebut
adalah: kemauan dan dukungan politik yang kuat dari peme-
rintah, data agraria yang akurat, serta organisasi tani yang
kuat serta terpisahnya elit bisnis dan elit politik dalam men-
jalankan Pembaruan Agraria. Dengan melihat prasyarat ini
maka peran negara sangat penting bahkan tidak tergantikan,
sementara pelaksanaan pembaruan agraria tanpa melibatkan
organisasi rakyat maka tujuan-tujuan dari Pembaruan Agra-
ria tidak akan tercapai dan bahkan mengalami kegagalan.
Pengalaman pelaksanaan pembaruan agraria di sejum-
lah negara Asia (seperti: China, Taiwan, Jepang, dan Korea
Selatan), Afrika dan Amerika Latin,) menunjukkan setidak-
nya ada 10 (sepuluh) aspek utama yang perlu diurus keleng-
kapannya oleh penyelenggara negara bila pembaruan agraria
mau berhasil, yakni : (1) Mandat Konstitusional, (2) Hukum
Agraria dan Penegakkannya, (3) Organisasi Pelaksana, (4)
Sistem Administrasi Agraria, (5) Pengadilan, (6) Desain
Rencana dan Evaluasi, (7) Pendidikan dan Latihan, (8) Pem-
biayaan, (9) Pemerintahan Lokal, dan (10) Keterlibatan pe-
nuh Organisasi Petani.

Langkah-langkah
Untuk menjalankan Pembaruan Agraria maka diper-

650