Page 700 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 700
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
sasi dukungan dari rakyat. Dalam tahap pelaksanaan KNPA
berhak merekrut dan mendidik para sukarelawan KNPA
tentang tata cara pelaksanaan Pembaruan Agraria di tingkat
wilayah.
Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota berkewajiban membantu melaksanakan
sepenuhnya program pembaruan agraria nasional ini sesuai
dengan pasal 14 UUPA 1960. Dalam hal ini, Pemerintah
Daerah juga berkewajiban menghapus segala Peraturan
Daerah yang dapat menghalang-halangi dan menghambat
pelaksanaan Pembaruan Agraria. Pemerintah Daerah berke-
wajiban menjaga hasil-hasil Pembaruan Agraria sehingga
dapat lebih maju dan berkembang, yang secara nyata tercer-
min dalam program dan anggaran Pemerintah Daerah.
Keterlibatan penuh Organisasi Rakyat sejak dari peren-
canaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembaruan Agraria adalah
syarat utama keberhasilan pelaksanaan Pembaruan Agraria.
Keterlibatan ini dimulai dari level nasional hingga level
lokal. Keterlibatan ini untuk menjamin kepastian bahwa
subjek utama penerima tanah dalam pelaksanaan Pem-
baruan Agraria adalah petani miskin, buruh tani tanpa
pembedaan laki-laki dan perempuan. Keterlibatan organisasi
tani juga untuk memastikan bahwa serikat petani ataupun
koperasi serikat petani bersama-sama pemerintah berke-
wajiban memajukan taraf produksi dan teknologi produksi
di lapangan agraria secara bersama-sama sesuai dengan pasal
33 UUD 1945.
Demikian pandangan kami.
JAKARTA, 27 November 2006
653
