Page 759 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 759

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)




                  B. 11 AGENDA BPN RI (lanjutan)
                       6.  Membangun Sistem Informasi Manajemen
                           Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem
                           pengamanan dokumen pertanahan di seluruh
                           Indonesia
                       7.  Menangani masalah KKN serta meningkatkan
                           partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
                       8.  Membangun basis data penguasaan dan pemilikan
                           tanah skala besar
                       9.  Melaksanakan secara konsisten semua peraturan p
                           perundang-undangan pertanahan yang telah
                           ditetapkan
                       10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional RI
                       11. Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum
                           dan kebijakan pertanahan (Reforma Agraria).










                         PIDATO POLITIK PRESIDEN RI
                         (31 JANUARI 2007)

                                        ga
                                           a
                                 eo
                                     a
                                             …
                                                         …
                                                            ak
                                               secara
                                                   bertahap
                                                             an
                          Program
                         “Program Reforma Agraria … secara bertahap … akan
                         dilaksanakan mulai tahun 2007 ini.  Langkah itu
                         dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat
                         termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain
                         yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan
                         bagi kepentingan rakyat.  Inilah yang saya sebut sebagai
                         prinsip Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan
                         Rakyat … [yang] saya anggap mutlak untuk dilakukan.”
            712
   754   755   756   757   758   759   760   761   762   763   764