Page 761 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 761
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)
DEFINISI (lanjutan)
DEFINISI (lanjutan)
II. Penjelasan UUPA Pasal 10 Ayat 1 dan 2.
Reforma Agraria: Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2
dirumuskan suatu azaz yang pada dewasa ini sedang menjadi
d dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur
truktur
r d ri p d p rub h n p rub h n d l
pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu negara-negara yang
telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut “land
reform” atau “agrarian reform” yaitu “tanah ……harus
dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya
sendiri.”
......... Akhir ny a k e tentuan itu perlu dibar engi pula deng an
Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan
pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan
syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan
terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan
penguasaan tanahnya kepada orang lain.
DEFINISI (lanjutan)
III. Definisi Operasional
Reforma Agraria :
a. Penataan ulang sistim politik dan hukum
pertanahan berdasarkan prinsip pasal – pasal
UUD 45 dan UUPA;
b. Proses penyelenggaraan land reform (LR) dan
access reform (AR) secara bersama;
RA = LR + AR
714

