Page 333 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengadaan Tanah Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II: ... 315

tidak semudah yang diperkirakan. Kondisi ini menyebabkan bertambah
panjangnya waktu penyelesaian proses pembebasan tanah di suatu wilayah.
Kondisi ini diperparah untuk tanah-tanah yang pemiliknya tidak jelas dan
berada di luar kota, di luar pulau, atau di luar negeri. Untuk mengatasi
masalah seperti ini perlu dilakukan terobosan startegi agar identifikasi
pemilik tanah dapat dilakukan dengan cepat, bila perlu menunjuk petugas
freeland dari desa dimana tanah berada yang mengenali betul para
subyek hak atas tanah yang menjadi obyek pembebasan tanah. Jika hal
ini tidak dapat menyelesaikan masalah, maka dapat diselesaikan dengan
menggunakan dasar Pasal 42 ayat (2) huruf (a) UU No. 2 Tahun 2012.
Permasalahan yang dihadapi oleh petugas pada saat mengakses
alas hak untuk proses pengusulan pembuatan Form Verifikasi sebagai
dasar pembuatan sertipikat baru dan penghitungan nilai ganti rugi
serta pembayaran ganti rugi adalah adanya kendala belum terjadinya
kesepakatan antara pemilik tanah dengan PPK berkait dengan luasan dan
harga ganti rugi tanah yang akan dibebaskan. Para pemilik tanah umumnya
masih enggan menyerahkan alas hak tersebut dengan alasan mereka belum
sepakat dengan luas tanah mereka yang akan terkena proyek. Masalah
ini perlu diantisipasi sejak dini agar dapat ditempuh upaya percepatan
pencapaian kesepakatan luasan dan harga ganti rugi tersebut. Cara yang
ditempuh untuk mengatasi masalah perbedaan ukuran luas adalah dengan
cara menggunakan ukuran luas hasil pengukuran Tim dan masalah
harganya diatasi dengan cara segera melakukan revaluasi harga ganti rugi.
Jika hal initidak dapat menyelesaikan masalah, maka dapat diselesaikan
dengan menggunakan dasar Pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012.