Page 101 - 5a

- 101 -

jabatan di Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi, tetap

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru
berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 361
Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini

mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekreta�iat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap

u

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum di bah atau

diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 362
Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini

mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peratu,ran