Page 98 - 5a

- 98 -

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 347
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dibentuk

sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis
penunjang Sekretariat Jenderal sesuai dengan kebutuhan dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 348

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 7 ditetapkan dengan Peraturan
Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan Rakyat setelah mendapat
persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 349

Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus
menerapkan sistem akuntabilitas kinerja.

Pasal 350

(1) Sekretariat Jenderal harus menyusun peta bisnis proses yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar
unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

(2) Ketentuan mengenai proses bisnis antar unit organisasi di
lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 351
Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai
hasil pelaksanaan dukungan administrasi secara berkala atau sewaktu­
waktu sesuai kebutuhan.