Page 66 - 5a
P. 66

- 66 -


                  d.   pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;

                  e.   pelaksanaan  dukungan  administrasi  perjalanan  kepada  Dewan
                       Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;

                  f.   dukungan  pelaksanaan  pengelolaan  jabatah  fungsional  di  bidang
                       pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
                  g.   penyusunan laporan kinerja Biro Keuangan;  dan

                  h.   pelaporan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  kepada  Deputi  Bidang
                       Administrasi.




                                                        Pasal 235

                  Biro Keuangan, terdiri atas:
                  a.   Bagian Administrasi Keuangan;

                  b.   Bagian Administrasi Barang Milik Negara;

                  c.   Bagian Perjalanan; dan

                  d.   Kelompok Jabatan Fungsional.



                                                        Pasal 236

                  Bagian  Administrasi         Keuangan  mempunyai  tugas  melaksanakan
                  penataan kas dan pembukuan,  verifikasi,  dan penggajian  anggota Dewan
                  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pegawai aparatur sipil negara, staf
                  khusus,  tenaga  ahli,  staf administrasi anggota  Dewan Perwakilan Rakyat
                  Republik  Indonesia,  dan  pegawai  non  aparatur  sipil  negara  serta
                  penyusunan laporan keuangan.




                                                        Pasal 237

                  Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  236,
                  Bagian Administrasi  Keuangan menyelenggarakan fungsi:
                  a.   penyusunan  rencana  kegiatan  dan  anggaran  Bagian  Administrasi
                       Keuangan;

                  b.   penyusunan  bahan  kegiatan  di  bidang  administrasi  keuangan  dan
                       penyusunan laporan keuangan;

                  c.   pelaksanaan penataan  kas,  pembukuan, verifikasi,  dan pembayaran;

                  d.   pelaksanaan  administrasi  penggajian  anggota  Dewan  Perwakilan
                       Rakyat  Republik  Indonesia,  pegawai  aparatur  sipil  negara,  staf
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71