Page 67 - 5a
P. 67

- 67 -



                       khusus,  tenaga  ahli,  staf  administrasi  anggota  Dewan  Perwakilan
                       Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai non aparatur sipil negara;

                 e.    pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
                 f.    pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi Keuangan; dan

                 g.    pelaporan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  kepada  Kepala  Biro
                       Keuangan.




                                                        Pasal 238

                  Bagian Administrasi Keuangan terdiri atas:
                 a.    Subbagian Kas dan Pembukuan;

                 b.    Subbagian Penggajian; dan

                 c.    Subbagian Pelaporan Keuangan.




                                                        Pasal239
                  (1)  Subbagian  Kas  dan  Pembukuan  mempunyai  tugas  melakukan
                       penataan kas, pembukuan, verifikasi, dan pembayaran.

                  (2)  Subbagian  Penggajian  mempunyai  tugas  melakukan  administrasi
                       penggajian  bagi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik
                       Indonesia,  pegawai aparatur  sipil  negara,  staf  khusus,  tenaga  ahli,
                       staf  administrasi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik
                       Indonesia,  dan pegawai non aparatur sipil negara serta administrasi
                       tunjangan  bagi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik
                       Indonesia dan pegawai Sekretariat Jenderal.

                  (3)  Subbagian  Pelaporan  Keuangan  mempunyai  tugas  melakukan
                       penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan tata usaha
                       Bagian Administrasi Keuangan.




                                                        Pasal 240
                  Bagian     Administrasi       Barang      Milik     Negara      mempunya1        tugas
                  melaksanakan  administrasi  pengelolaan  barang  milik  negara  di

                  lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat
                  Jenderal.
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72