Page 85 - 5a

- 85 -

Paragraf 5

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pasal 302

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai tugas
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam
pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan
perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 303
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302,
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di
lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan
pemantauan dan pernnJauan undang-undang dan pemberian
keterangan di Mahkamah Konstitusi;

c. pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang­
undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi;

d. pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;

e. pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang­
undang di Mahkamah Konstitusi;
f. pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang­
Undang;

g. penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang; dan

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan
Keahlian.

Pasal 304

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang­
Undang; dan