Page 89 - 5a
P. 89

- 89 -


                 g.    penyusunan laporan kinerja Inspektorat I;  dan

                 h.    pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektur Utama.



                                                        Pasal 316

                  Inspektorat I terdiri atas:

                 a.    Subbagian Tata Usaha Inspektorat I;  dan

                  b.   Kelompok Jabatan Fungsional.



                                                        Pasal 317

                  Subbagian Tata Usaha Inspektorat I mempunyai tugas menyelenggarakan
                  dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan
                  fungsi Inspektorat I.




                                                        Paragraf 2

                                                      Inspektorat II



                                                        Pasal 318

                  Inspektorat II  mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang
                  keuangan,  kinerja,  dan umum  di lingkungan Deputi Bidang  Persidangan
                  dan Badan Keahlian.




                                                        Pasal 319
                  Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  318,
                  Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

                  a.   penyusunan  rencana,  program,  dan  anggaran  di  lingkungan
                       Inspektorat II;

                  b.   penyiapan perumusan kebijakan pengawasan Inspektorat II;

                  c.   pelaksanaan  pengawasan  intern  terhadap  kinerja  dan  keuangan
                       melaluiaudit,  reviu,  evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
                       lainnya  di  lingkungan  Deputi  Bidang  Persidangan  dan  Badan
                       Keahlian;

                  d.   pelaksanaan  pengawasan  untuk  tujuan  tertentu  atas  penugasan
                       Sekretaris  Jenderal  dan/atau  Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
                       Republik  Indonesia  di  lingkungan  Deputi  Bidang  Persidangan  dan
                       Badan Keahlian;
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94