Page 123 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 123

PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA


                                                            _123_


                                       (3) Sistem informasi  manajemen karier  instansi
                                           sebagaimana dimalsud pada ayat (1) merupakan
                                           bagian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi

                                           ASN.

                                       (4t  PPK wajib memutakhirkan  data dan informasi dalam
                                           sistem informasi  manajemen karier instansi.
                                       (s)  PPK memasukkan data dan informasi manajemen

                                           karier di lingkungannya  ke dalam Sistem Informasi
                                           ASN paling lambat akhir bulan Maret tahun berjalan

                                           untuk pelaksanaan tahun berikutnya.


                                                         Paragraf 2

                                     Sistem Informasi Manajemen  Karier Nasional

                                                          Pasal 227


                                       (1) Sistem informasi manajemen karier secara  nasional

                                           dikelola oleh BKN berdasarkan  informasi dan data
                                           penyelenggaraan manajemen  karier oleh setiap
                                           instansi.

                                       (2t BKN wajib melakukan verifikasi  terhadap informasi
                                           dan data penyelenggaraan manajemen karier paling
                                           lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian  informasi
                                           oleh instansi.





                                                           BAB VI

                                          PENILAIAN  KINERJA DAN DISIPLIN


                                                         Pasal 228

                                       (r)  Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin

                                           objektivitas  pembinaan PNS yang didasarkan sistem
                                           prestasi dan sistem karier.


                                                                                        (2) Penilaian  .
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128