Page 124 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 124

PRESIDEN
                                                 REPU BLIK INDONESIA


                                                           -124-


                                       (2t Penilaian kine{a  PNS dilakukan berdasarkan
                                           perencanaan  kinerja pada tingkat individu  dan

                                           tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan

                                           target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai,  serta
                                           perilaku  PNS.

                                       (3)  Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif,
                                           terukur, akuntabel, partisipatif,  dan transparan.

                                       (4)  Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud  pada
                                           ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung dari                pNS

                                           atau pejabat  yang ditentukan  oleh grB.


                                                          Pasal 229


                                       (l)  Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam

                                           kelancaran pelaksanaan  tugas, PNS wajib mematuhi
                                           disiplin PNS.

                                       (2t  Instansi Pemerintah  wajib melaksanakan penegakan

                                           disiplin terhadap PNS serta melaksanakan  berbagai
                                           upaya peningkatan  disiplin.

                                       (3)  PNS yang melakukan  pelanggaran  disiplin dijatuhi
                                           hukuman  disiplin.

                                       (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat

                                           (3) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
                                           menghukum.


                                                         Pasal 230



                                       Ketentuan lebih lanjut mengenai  penilaian kinerja  PNS
                                       dan disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228
                                       dan Pasal 229, diatur dengan Peraturan  Pemerintah
                                       tersendiri.
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129