Page 158 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023

PRESIDEII
REPUBLIK INDONESIA

_158_

(3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama

L4 (empat belas) hari kerja setelah usul
pemberhentian sementara diterima.

Paragraf 3

Pengaktifan Kembali

Pasal 285

(1) Dalam hal PNS yang menjadi:

a. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat
penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan
dugaan tindak pidananya;

b. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat

penuntutan, dan menurut Jaksa yang
bersangkutan dihentikan penuntutannya; atau

c. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat
pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan

tidak bersalah atau dilepaskan dari segala
tuntutan,

maka yang bersangkutan diaktilkan kembali sebagai

PNS.
(2t PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktilkan

kembali sebagai PNS pada Jabatan apabila tersedia
lowongan Jabatan.

(3) PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan penghasilan yang dibayarkan

sejak diangkat dalam Jabatan.

(4)PNS