Page 161 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 161
#D
PRE9IDET.I
REPUBLIK IT.IDONESIA
_161 _
Bagian Keempat
Kewenangan Pemberhentian, pemberhentian
Sementara, dan Pengaktifan Kembali
Paragraf 1
Kewenangan Pemberhentian
Pasal 288
Presiden menetapkan pemberhentian pNS di
lingkungan Instansi Pusat dan pNS di lingkungan
Instansi Daerah yang menduduki JpT utama,
JPI madya, dan JF ahli utama.
Pasal 289
(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan
pemberhentian PNS selain yang menduduki
JPT utama, JPI madya, dan JF ahli utama kepada:
a. menteri di kementerian;
b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah
nonkementerian;
c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara
dan lemba ga nonstruktural;
d. gubernur di provinsi; dan
e. bupati/walikota di kabupaten/kota.
(21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a termasuk:
a. Jaksa Agung; dan
b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Ketentuan sebagaimana dimalsud pada ayat (l)
huruf b termasuk:
a. Kepala
