Page 164 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 164
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t64-
(21 Presiden dapat mendelegasikan kewenangan
pemberhentian sementara PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, selain PNS di
lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan
Instansi Daerah yang menduduki:
a. JtT Pratama;
b. JA;
JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli
pertama; dan
d. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan
JF pemula.
Pasal 294
Presiden atau PPK menetapkan pengaktifan kembali pNS
yang diberhentikan sementara di lingkungan Instansi
Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah.
Bagian Kelima
Hak Kepegawaian bagi PNS yang Diberhentikan
Pasal 295
PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan
diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagran Keenam
