Page 169 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023

PRESIDEN
REFU BLIK INDOI.,IESIA

-t69-

Pasal 306

Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda
PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat

pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 307

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program

jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam
Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB XI
PERLINDUNGAN

Pasal 308

(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelalaan kerja;

c. jaminan kematian; dan

d. bantuan hukum.

(2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf a, huruf b, dan huruf c
mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam

program jaminan sosial nasional.
(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam
perkara yang dihadapi di pengadilan terkait
pelaksanaan tugasnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB XII