Page 174 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 174

#D





                                                        PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA


                                                           -174-


                                                         Pasal 318



                                       Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang
                                       bersangkutan  menerima penghasilan PNS.



                                                      Bagian Kelima

                                                         Cuti Sakit



                                                         Pasal 319


                                       Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.


                                                         Pasal 320


                                       (1) PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan

                                           14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan
                                           ketentuan PNS yang bersangkutan  harus mengajukan

                                           permintaan  secara tertulis kepada PPK atau pejabat
                                           yang  menerima delegasi wewenzrng untuk

                                           memberikan  hak atas cuti sakit dengan melampirkan
                                           surat keterangan dokter.

                                       (2t  PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas)
                                           hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan  PNS

                                           yang bersangkutan harus mengajukan permintaan
                                           secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang

                                           menerima delegasi wewenang untuk memberikan  hak
                                           atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan

                                           dokter pemerintah.
                                       (s)  Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada

                                           ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang
                                           perlunya diberikan cuti,  lamanya cuti,  dan
                                           keterangan lain yang diperlukan.


                                                                                             (4) Hak.
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179