Page 179 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 179

{iD






                                                        PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA

                                                           _179_


                                       (4) Pemberian  izin sementara sebagaimana dimaksud

                                           pada ayat (3) harus segera diberitahukan  kepada PPK
                                           atau pejabat yang menerima delegasi wewenang

                                           untuk memberikan hak atas cuti karena alasan
                                           penting.

                                       (5) PPK atau pejabat yang menerima  delegasi  wewenang
                                           untuk memberikan hak atas cuti karena alasan

                                           penting  setelah             menerima  pemberitahuan
                                            sebagaimana  dimaksud pada ayat (4), memberikan

                                           hak atas cuti karena alasan penting  kepada PNS yang
                                           bersangkutan.



                                                          Pasal 332



                                       Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan
                                       penting, PNS yang bersangkutan  menerima penghasilan

                                       PNS.



                                                     Bagian Kedelapan
                                                       Cuti Bersama



                                                          Pasa] 333



                                       (l) Presiden dapat menetapkan cuti bersama.

                                       (2) Cuti bersama sebagaimana dimalsud pada ayat (1)
                                           tidak mengurangi hak cuti tahunan.
                                       (3) PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak

                                           atas cuti bersama, hak cuti tahunannya  ditambah
                                           sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak
                                           diberikan.

                                       (4) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

                                           ditetapkan dengan Keputusan  Presiden.


                                                                              Bagian Kesembilan
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184