Page 28 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 28

PRESIDEN
                                                  REPUBLIK  INDONESIA

                                                          _28_


                                     (3) Pengambilan  sumpah/janji  sebagaimana dimaksud
                                         pada ayat (l) disaksikan oleh 2 (dua) orang PNS yang

                                         Jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan
                                         calon PNS yang mengangkat sumpah/janji.

                                     (4) Pejabat yang mengambil sumpah/janji  sebagaimana
                                         dimaksud dalam  Pasal  42                       mengucapkan
                                         sumpah/janji kalimat demi kalimat dan diikuti oleh
                                         calon PNS yang mengangkat sumpah/janji.

                                     (s)  Pada saat pengambilan  sumpah/janji sebagaimana

                                         dimaksud pada ayat (4), semua orang yang hadir
                                         dalam upacara diwajibkan berdiri.

                                     (6)  Calon PNS yang telah mengucapkan  sumpah/janji
                                         sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
                                         menjadi  PNS.


                                                        Pasal 44

                                     (1) Pejabat yang mengambil sumpah/janji membuat
                                         berita acara tentang pengambilan sumpah/janji.


                                     (2) Berita acara sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
                                         ditandatangani oleh  pejabat yang  mengambil
                                         sumpah/janji, PNS yang mengangkat sumpah/janji,
                                         dan saksi.

                                     (3) Berita acara sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
                                         dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu:

                                         a.  1 (satu) rangkap untuk PNS yang mengangkat
                                              sumpah/janji;

                                         b.  1 (satu) rangkap untuk arsip Instansi Pemerintah
                                             PNS yang bersangkutan;  dan

                                         c.  1 (satu) rangkap untuk arsip BKN.


                                                        Pasal 45
                                     Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis

                                     pengadaan  PNS diatur dengan Peraturan  Kepala BKN.

                                                                                          BAB IV
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33