Page 29 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 29

-#*D



                                                         PRESIDEN
                                                  REPUBLIK  INDONESIA

                                                          -29-


                                                         BAB IV
                                              PANGKAT DAN JABATAN




                                                     Bagian  Kesatu
                                                 Pangkat dan Jabatan


                                                        Pasal 46

                                     (1)  Pangkat merupakan  kedudukan  yang menunjukan

                                         tingkatan Jabatan berdasarkan  tingkat kesulitan,
                                         tanggung jawab,  dampak, dan persyaratan  kualifrkasi

                                         pekerjaan  yang digunakan  sebagai dasar penggajian.

                                     (2t  Pangkat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (l) diatur
                                         dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur

                                         mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS.


                                                        Pasal 47

                                     Jabatan PNS terdiri atas:

                                     A. JA;

                                     b. JF; dan
                                     c.  JPT.



                                                        Pasal 48

                                     (1) Nomenklatur  Jabatan dan pangkat JPT utama dan
                                         JPT madya ditetapkan oleh Presiden atas usul

                                         Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat
                                         pertimbangan  Menteri.

                                     (2)  Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA,

                                         dan JF untuk masing-masing satuan organisasi
                                         Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan
                                         Instansi  Pemerintah  setelah mendapat persetujuan

                                         Menteri.

                                                                                         Pasal 49
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34