Page 34 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 34

PRES IDEN
                                                 REPUBLIK  INOONESIA


                                                          -34-


                                     (6) PNS sebagaimana dimaksud  pada ayat (5) wajib
                                         memenuhi persyaratan kualifikasi dan  tingkat

                                         pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat
                                         dalam Jabatan.

                                     (7) Ketentuan  lebih lanjut mengenai sekolah kader

                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
                                         Peraturan Presiden.


                                                        Pasal 55

                                     (1)  Kompetensi  Jabatan  administrator,  Jabatan

                                         pengawas,  dan Jabatan pelaksana sebagaimana

                                         dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f, ayat (3)
                                         huruf f, dan ayat (4) huruf e meliputi Kompetensi
                                         Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi

                                         Sosial Kultural.

                                     (2t  Kompetensi  Teknis sebagaimana  dimaksud  pada ayat
                                         (1) diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,

                                         pelatihan  teknis fungsional, dan pengalaman  bekerja
                                         secara teknis.

                                     (3)  Kompetensi  Manajerial  sebagaimana dimaksud pada

                                         ayat (1) diukur dari tingkat pendidikan,  pelatihan
                                         struktural atau  manajemen, dan  pengalaman

                                         kepemimpinan.

                                     (4)  Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana  dimaksud
                                         pada ayat (1) diukur dari pengalaman kerja berkaitan

                                         dengan masyarakat majemuk  dalam hal agama, suku,
                                         dan budaya sehingga memiliki wa\i/asan kebangsaan.

                                     (s)  Ketentuan lebih  lanjut  mengenai pedoman
                                         penyusun€rn Kompetensi Teknis,  Kompetensi

                                         Manajerial, dan  Kompetensi Sosial Kultural
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan

                                         ayat (41 diatur dengan Peraturan  Menteri.

                                                                                       Paragraf 3
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39