Page 38 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 38

PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA


                                                          -38-


                                     (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (f)  dapat
                                         menunjuk pejabat lain di  lingkungannya  untuk

                                         mengambil sumpah/janji Jabatan.


                                                        Pasal 61

                                     (1) Pengambilan  sumpah/janji Jabatan sebagaimana
                                         dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan  dalam suatu

                                         upacara khidmat.

                                     (2t PNS yang mengangkat sumpah/janji  Jabatan
                                         sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh

                                         seorang  rohaniwan  dan 2 (dua) orang saksi.

                                     (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat  (21
                                         merupakan  PNS yang Jabatannya  paling rendah  sama

                                         dengan Jabatan  PNS yang mengangkat  sumpah/janji
                                         Jabatan.

                                     l4l  Pejabat yang mengambil sumpah/janji  Jabatan

                                         sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mengucapkan
                                         setiap kata dalam kalimat  sumpah/janji Jabatan  yang

                                         diikuti oieh PNS yang mengangkat  sumpah/janji
                                         Jabatan.


                                                        Pasal 62


                                     Pengambilan sumpah/janji Jabatan  sebagaimana
                                     dimaksud dalam Pasal 61 dituangkan dalam berita acara
                                     yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil

                                     sumpah/janji Jabatan, PNS yang  mengangkat

                                     sumpah/janji Jabatan,  dan saksi.

                                                        Pasal 63

                                     Ketentuan  lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan

                                     pengambilan sumpah/janji  Jabatan administrator dan
                                     Jabatan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala BKN.


                                                                                       Paragraf  5
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43