Page 40 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 40
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-40-
Pasal 66
(l) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (21
dapat memberikan kuasa kepada pejabat di
lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian
dalam JA.
(2t Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
kuasa dalam pemberhentian dari JA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional
Paragraf I
Kedudukan, Tanggung Jawab, Tugas, Kategori, Jenjang,
Kriteria, dan Akuntabilitas Jabatan Fungsional
Pasat 67
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas JF.
Pasal 68
JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.
Pasal 69
(1) Kategori JF terdiri atas:
a. JF keahlian; dan
b. JF keterampilan.
(2) Jenjang
