Page 43 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 43

PRESIDEN
                                                 REPU BLIK INDONESIA


                                                          -43-


                                             pelayanan fungsional berdasarkan keahlian
                                             tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan

                                             kinerja organisasi  secara berkesinambungan bagi
                                             JF keahlian;  dan

                                         b.  pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan

                                             tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan
                                             kinerja organisasi  secara berkesinambungan bagi

                                             JF keterampilan.





                                                       Paragral2

                                           Klasilikasi  Jabatan Fungsional


                                                        Pasal 72

                                     (l) JF  dikelompokkan  dalam klasifikasi Jabatan

                                         berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme,
                                         dan pola kerja.
                                     (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasilikasi Jabatan

                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
                                         Peraturan Menteri.






                                                       Paragraf 3

                                           Penetapan Jabatan  Fungsional


                                                        Pasal 73

                                     (1)  Penetapan  JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan
                                         usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah  dengan

                                         mengacu  pada klasifrkasi  darr kriteria JF.
                                     (2t  Dalam hal diperlukan,  Menteri dapat menetapkan  JF

                                         tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah.

                                                                                   (3) Ketentuan
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48