Page 28 - 5c

- 28 -

a. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang

Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
b. Pusat Perancangan Undang-undang Bidang

Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan,

dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas

Keuangan Negara;
d. Pusat Analisis Keparlemenan;

e . Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang­
Undang;

f. Bagian Administrasi Badan Keahlian; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

46. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Kelima Bab II diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang

Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia

4 7. Ketentuan Pasal 286 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 286

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang
Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia

mempunyai tugas mendukung kelancaran
pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang
legislasi dalam perancangan undang-undang

bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia.

48. Ketentuan Pasal 287 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Paraf 1 Paraf 2