Page 31 - 5c
P. 31

- 3 1  -




                                                                     Pasal 289A

                                             Pusat     Perancangan        Undang-Undang  Bidang
                                             Ekonomi, Keuangan,  Industri, Pembangunan, dan

                                             Kesejahteraan         Rakyat       mempunyai          tugas
                                             mendukung  kelancaran  pelaksanaan  wewenang

                                             dan  tugas  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik

                                             Indonesia  di  bidang  legislasi  dalam  perancangan
                                             undang-undang  bidang  ekonomi,  keuangan,

                                             industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.



                                                                     Pasal 289B
                                             Dalam       melaksanakan          tugas      se bagaimana

                                             dimaksud  dalam  Pasal  290,  Pusat  Perancangan
                                             Undang-Undang  Bidang  Ekonomi,  Keuangan,

                                             Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
                                             menyelenggarakan f u ngsi:

                                             a. penyusunan  dan  evaluasi  rencana,  program,
                                                 dan  anggaran  Pusat  Perancangan  Undang­

                                                 Undang Bidang Ekonomi,  Keuangan,  Industri,
                                                 Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat;

                                             b .   penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  di

                                                 bidang      dukungan        perancangan  undang­
                                                 undang  bidang  ekonomi,  keuangan,  industri,

                                                 pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;
                                             c. pelaksanaan  dukungan  evaluasi  perancangan

                                                 undang-undang  bidang  ekonomi,  keuangan,
                                                 industri,  pembangunan,  dan  kesejahteraan

                                                 rakyat;
                                             d. pelaksanaan  dukungan  perancangan  undang­

                                                 undang  bidang  ekonomi,  keuangan,  industri,
                                                 pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;






                         Paraf 1  Paraf 2
                                     I
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36