Page 18 - MODUL DIGITAL ORGANIZATION

MANAJEMEN SPBE

RENCANA
INDUK -
ARSITEKTUR
SPBE

MANAJEMEN SPBE

Gambar 3. Kerangka Perpres 95/2018

3. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan yang dimaksudkan

untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data instansi pusat dan
pemerintah daerah agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu,

dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai
dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian

pembangunan. Diharapkan kebijakan SDI ini akan memaksimalkan

penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan karena
selayaknya pengambilan keputusan berbasis data.

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:
a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan

instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk

mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan;

b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar

Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

14

BJS Creation