Page 23 - MODUL DIGITAL ORGANIZATION

BAB III

KONSEP DIGITAL ORGANIZATION

A. Komponen Kunci Digital Organization

Merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang

Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Digital Organization adalah
instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem elektronik atau yang

disebut dengan Penyelengara Sistem Elektronik (PSE). Ketentuan dikebijakan

tersebut mengatur komponen penyelenggaraan sistem elektronik yang harus
dipenuhi agar instansi tersebut mampu menyelenggarakan sistem elektroniknya

secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem
elektronik sebagaimana mestinya. Komponen yang harus dipenuhi adalah

sebagai berikut:
1. Perangkat Keras

Ketentuan yang mengikuti penggunaan perangkat keras di digital

organization harus memenuhi syarat berikut:
 memenuhi aspek keamanan, interkonektivitas dan kompatibilitas dengan

sistem yang digunakan
 mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/ atau purnajual

dari penjual atau penyedia, dan
 memiliki jaminan keberlanjutan layanan

Syarat diatas harus dibuktikan melalui sertifikasi atau bukti-bukti sejenis

lainnya.
2. Perangkat Lunak

Sama seperti halnya ketentuan di perangkat keras, ketentuan

perangkat lunak yang digunakan oleh (PSE) pun harus terjamin keamanan
dan keandalan operasi sebagaimana mestinya, serta memastikan

keberlanjutan layanan yang diberikan.
Kode sumber atau souce code -sebagai titik krusial di perangkat lunak-

dan dokumentasi atas perangkat lunak diatur sangat detil, seperti adanya
kewajiban diserahkan oleh pengembang perangkat lunak kepada PSE

Lingkup Publik, atau adanya kewajiban PSE untuk menyimpan dan

mengamankan kode sumber tersebut.

19

BJS Creation