Page 62 - E-MODUL MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL.

memilih dan menyeleksi pihak peminjam yang sudah ada pada online

market place P2P Lending tersebut.

c. Pelaksanaan Pinjaman Peer to Peer Lending

Jika pendana sudah menentukan pilihan siapa pihak peminjam yang akan

diberikan pinjaman, pendana dan peminjam akan menandatangani perjanjian

pinjam meminjam meliputi besarnya pinjaman, suku bunga, dan tenornya.

Setelah itu, pendana sudah dapat mengirimkan dana pinjamannya kepada

peminjam.

d. Pembayaran Pinjaman

Peminjam mengembalikan dana pinjaman beserta return atau suku bunganya

kepada platform penyelenggara P2P Lending tersebut sesuai dengan kesepakatan

yang sudah dibuat sebelumnya Pendana akan menerima dana yang dikembalikan

oleh peminjam melalui platform Peer to Peer Lending.

3. Larangan Peer to Peer Lending

Bahwa Peer to Peer Lending merupakan layanan pinjam meminjam yang

resmi dan aman karena diatur dan diawasi langsung oleh OJK. OJK telah

mengeluarkan peraturan tersendiri untuk mengatur P2P Lending di Indonesia

yaitu Peraturan OJK No.77 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut, terdapat

aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara P2P Lending.

Selain itu, didalamnya juga terdapat beberapa larangan, jika penyelengaraan

P2P Leading menyelenggarakan larangan tersebut, makan akan ada sanksinya.

Sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan OJK berupa peringatan

tertulis, pembatasan kegiatan usaha, denda, hingga pencabutan tanda daftar atau

izin serta pelarangan operasional Peer to Peer Lending. Berikut ini larangan-

larangan OJK bagi penyelenggara fintech P2P Lending di Indonesia:

a. OJK melarang penyelenggara fintech P2P Lending mengakses informasi

Manajemen investasi dan pasar modal | Materi Reksadana Dan Investasi Lainnya 56