Page 17 - Modul Ajar - Etika Hukum Kesehatan

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam

mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang sifatnya memaksa dan jika terjadi
pelanggaran ada sanksinya.

2. Macam-Macam Hukum
a. Dilihat dari sumbernya: Undang-Undang, Hukum Adat, Doktrin,

Yurisprudensi, Traktat

b. Dilihat dari bentuknya: Tertulis, tidak tertulis
c. Dilihat dari isinya: Privat, Publik

d. Dilihat dari tempat berlakunya: Nasional, Internasional
e. Dilihat dari waktu berlakunya: Ius constitutum, Ius constituendum

3. Definisi Hukum Kesehatan

Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan
pemeliharaan/pelayan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan

kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima
pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam

segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman, standar pelayanan medis, ilmu
pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya (Anggaran

Dasar PERHUKI). Menurut Van Der Mijn, Hukum Kesehatan adalah sebagai hukum

yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi : penerapan
perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara. Sedangkan Leenen

menyatakan bahwa Hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan
peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. Adapun hukum kedokteran

merupakan bagian dari hukum kesehatan, yaitu yang menyangkut asuhan / pelayanan

kedokteran (medical care / service). Perbedaan hukum kesehatan (Health Law) dan
hukum kedokteran (medical law) hanya terletak pada ruang lingkupnya saja. Ruang

lingkup hukum kesehatan meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan
(yaitu kesehatan badaniah, rohaniah dan sosial secara keseluruhan). Sedangkan ruang

lingkup hukum kedokteran hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan profesi

kedokteran.
4. Sumber Hukum Kesehatan

Hukum Kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis saja tetapi juga
yurisprudensi, traktat, Konvensi, doktrin, konsensus dan pendapat para ahli hukum

maupun kedokteran. Hukum tertulis, traktat, konvensi atau yurisprudensi, mempunyai
kekuatan mengikat (the binding authority). Doktrin, konsensus atau pendapat para ahli

17