Page 63 - Modul Ajar - Etika Hukum Kesehatan

Komite etik rumah sakit adalah suatu badan pelayanan kesehatan yang secara

resmi dibentuk dengan keanggotaan dari berbagai disiplin pelayanan kesehatan
dalam rumah sakit yang bertugas untuk menangani berbagai masalah etik yang

timbul dalam rumah sakit. Pembentukannya untuk mewujudkan tata kelola
pelayanan yang baik, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan

pasien. Selain itu, melihat kompleksitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang

cenderung menimbulkan permasalahan baik antara pasien, rumah sakit,
dan/atau tenaga kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan.

E. Soal Formatif
1. Jelaskan yang dimaksud komite etik dan hukum rumah sakit!

2. Apa tujuan dibentuknya komite etik dan rumah sakit rumah sakit?

3. Siapa yang punya kewenangan membentuk, mengangkat dan memberhentikan
komite etik dan hukum rumah sakit?

4. Apa yang jadi tugas pokok dari komite etik dan hukum rumah sakit?
5. Apa saja kewenangan yang dimiliki oleh komite etik dan hukum rumah sakit?

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Setelah mengerjakan semua soal tes formatif dalam kegiatan belajar empat

belas, silahkan anda melakukan koreksi jawaban dengan menggunakan kunci

jawaban yang tersedia. Jika anda dapat menjawab 4 soal dengan benar, maka
anda dianggap memenuhi ketuntasan dalam menguasai materi modul ini. Jika

anda menjawab benar kurang dari 4 soal, maka anda perlu mempelajari modul
ini dengan lebih baik lagi.

G. Kunci Jawaban Soal Formatif

1. Komite etik dan hukum rumah sakit adalah suatu badan pelayanan kesehatan
yang secara resmi dibentuk dengan keanggitaan dari berbagai disiplin

pelayanan kesehatan dalam rumah sakit yang bertugas untuk menangani
berbagai masalah etik yang timbul dalam rumah sakit

2. Pembentukannya untuk mewujudkan tata kelola pelayanan yang baik,

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Selain itu,
melihat kompleksitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang cenderung

menimbulkan permasalahan baik antara pasien, rumah sakit, dan/atau tenaga
kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan.

63