Page 68 - Modul Ajar - Etika Hukum Kesehatan

disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik (good

corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance)
2. Hospital by Laws bukan mengatur kebijakan teknis operasional rumah sakit melainkan

mengatur hal-hal, sebagai berikut: Organisasi pemilik Rumah Sakit atau yang
mewakili; Peran, tugas, dan kewenangan pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili;

Peran, tugas, dan kewenangan Direktur Rumah Sakit; Organisasi Staf Medis; Peran,

tugas, dan kewenangan Staf Medis.
3. Hospital by Laws memiliki fungsi: Sebagai acuan bagi pemilik rumah sakit dalam

melakukan pengawasan rumah sakit; Sebagai acuan bagi direktur rumah sakit dalam
mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional;

Sarana untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu; Sarana perlindungan hukum

bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit; Sebagai acuan bagi penyelesaian
konflik di rumah sakit antara pemilik, direktur rumah sakit dan staf medis; Untuk

memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit.
4. Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) adalah aturan yang mengatur tata

kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah
sakit. Tujuan umum dari medical staff by law adalah sebagai pedoman bagi rumah sakit

dalam meningkatkan mutu pelayanan medis di rumah sakit

5. Nursing staff by law merupakan peraturan penyelenggaraan profesi staf keperawatan
dan mekanisme tata kerja Komite Keperawatan.

H. Daftar Pustaka
Poernomo, Bambang. (1996). Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Aditya Media

UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

PerMenKes No. 755 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peraturan internal Staf Medis di
RS

PerMenkes No. 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit

68