Page 83 - MODUL AJAR SISTEM PERENCANAAN RUMAH SAKIT
P. 83

Setiap  RS  wajib  melakukan  pencatatan  &  pelaporan  tentang  semua

                                kegiatan penyelenggaraan RS dlm bentuk Sistem Informasi Manajemen
                                Rumah Sakit(SIMRS)

                             2)  PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

                                Tata  kelola  Sistem  Informasi  Kesehatan,  termasuk  Sistem  Informasi
                                Upaya Kesehatan

                             3)  Permenkes No. 82 Tahun 2013 tentang Standar SIMRS
                                Setiap rumah sakit WAJIB menyelenggarakan SIMRS

                             4)  PermenkesNo. 1171 Tahun2011, TentangSIRS

                                Setiap  rumahsakit  wajib  melaksanakanSistem  Informasi  Rumah  Sakit
                                (SIRS)


                               Pelaksanaan  pengelolaan  dan  pengembangan  SIMRS  sebagaimana

                             dimaksud pada ayat (1) harus mampu meningkatkan dan mendukung proses

                             pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang meliputi:
                              a.  kecepatan,  akurasi,  integrasi,  peningkatan  pelayanan,  peningkatan

                                  efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional;
                              b.  kecepatan  mengambil  keputusan,  akurasi  dan  kecepatan  identifikasi

                                  masalah dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan
                                  manajerial; dan

                              c.  budaya kerja, transparansi, koordinasi antar unit, pemahaman sistem dan

                                  pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi.


                               SIMRS  harus  dapat  diintegrasikan  dengan  program  Pemerintah  dan

                               Pemerintah  Daerah  serta  merupakan  bagian  dari  Sistem  Informasi
                               Kesehatan.  Pengintegrasian  dengan  program  Pemerintah  dan  Pemerintah

                               Daerah  dilaksanakan  dalam  bentuk  kemampuan  komunikasi  data

                               (interoperabilitas).





                                                              71
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88