Page 74 - Modul Ajar - Organisasi dan Manajemen Rumah Sakit
P. 74
e. RS Pemerintah dan Swasta wajib menerima pasien rujukan dan /atau kasus gawat
darurat tanpa melihat status dan latar belakang termasuk status keikutsertaan dalam
jaminan kesehatan, serta menanganinya sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan
yang berlaku.
f. RS Pemerintah dan Swasta wajib menyediakan tempat tidur Kelas 3 dalam jumlah
yang memadai.
g. Pembiayaan untuk kasus rujukan bagi peserta BPJS dibebankan kepada BPJS; bagi
pasien yang tidak tercakup dalam skema jaminan kesehatan dibebankan kepada yang
bersangkutan, dan bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam PBI dibebankan
kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
h. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyediakan Rumah Tunggu atau Rumah
Singgah di Kota Pekanbaru bagi ibu hamil dengan risiko tinggi yang harus ditangani
di RS Rujukan Provinsi, dan bagi pasien PTM yang membutuhkan pengobatan rutin
di RS Rujukan Provinsi; serta bagi pasien yang menunggu jadwal operasi.
i. Dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis upaua memfasilitasi
tersedianya pelayanan transportasi rujukan medis dari puskesmas.
j. Dinas berwenang untuk menata, mengarahkan, dan mengawasi sistem rujukan
kesehatan perorangan.
Sistem Rujukan Kesehatan Masyarakat
a. Sistem rujukan pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan secara berjenjang
dari desa/kelurahan, puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas
Kesehatan Provinsi.
b. Dinas dalam penerimaan rujukan pemeriksaan sampel makanan minuman dan
lingkungan yaitu tanah, air, udara, dan spesimen lainnya, secara teknis dilaksanakan
oleh UPT Laboratorium Kesehatan.
c. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta berkewajiban melaksanakan Upaya Kesehatan
Masyarakat dan berkordinasi dengan Dinas.
67
