Page 80 - MODUL UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
P. 80

layanan  yang  diberikan  semakin  banyak  layanan  kesehatan  yang  diberikan

                            semakin  besar  biaya  yang  harus  dibayarkan.  Contoh  pola  pembayaran
                            retrospektif adalah Fee For Services (FFS). Metode pembayaram prospektif

                            adalah  metode  pembayaran  yang  dilakukan  atas  layanan  kesehatan  yang

                            besarannya sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatan diberikan.


                        D.  Test Formatif

                        1.  SJSN membentuk dua organ yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
                            program jaminan sosial nasional, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional

                            (DJSN) dn Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) termuat dalam
                            Undang-undang?

                              a.  Undang-Undang Dasar 1945

                              b.  Undang-Undang SJSN No. 40 Tahun 2004
                              c.  Undang-Undang SJSN No. 1 Tahun 2004

                              d.  Undang-Undang BPJS No. 1 Tahun 2011
                              e.  Undang-Undang BPJS No. 24 Tahun 2011

                           2.  Sebelum adanya BPJS, 4 BUMN penyelenggara program jaminan sosial

                              dan kesehatan di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali…
                              a.  PT Jamsostek

                              b.  PT Taspen
                              c.  PJ Jamkesnas

                              d.  PT Asabri
                              e.  PT Askes

                           3.  Besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS kesehatan

                              kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang
                              terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan

                              yang diberikan merupakan pengertian dari…
                              a.  Tarif Kapitasi

                              b.  Tarif Non-Kapitasi

                              c.  Tarif Indonesian-case based groups (INA-CBGs)

                                                              71
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85