Page 73 - MODUL 12 PPKN
P. 73

negara  tidak  punya  posisi  tawar  yang  strategis,  negara  yang  diwalikinya
                   berpotensi mendominasi oleh negara lain.

              43.  Warganegara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan
                   keturunan, tempat kelahiran, dsb. Mempunyai kewajiban dan hak penuh dari
                   negara tersebut.
              44.  Hak  politik  warga  negara  merupakan  bagian  dari  hak-hak  yang  dimiliki  oleh

                   warga  negara  dimana  asas  kenegaraannya  menganut  asas  demokrasi.  Lebih
                   luas, hak politik itu merupakan bagian dari hak turut sera dalam pemerintahan.
                   Hak warga negara untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan ataupun partai
                   politik diatur Undang-Undang No. 2 Tahun 2008
              45.  Kasus pelanggaran HAM berat tidak bisa hanya diadili pada pengadilan biasa.

                   Kasus HAM berat harus langsung diadili pada tingkat Mahkamah Agung tanpa
                   memperdulikan jenjang peradilan yang ada.
              46.  Faktor  pendorong  integrasi  nasional  diantaranya  faktor  sejarah,  kesamaan

                   nasib dan kesamaan tempat tinggal.

              47.  Ancaman  berbasis  ideologi  dapat  pula  dalam  bentuk  penetrasi  nilai-nilai
                   kebebasan  (liberalisme)  sehingga  dapat  memicu  proses  integrasi  bangsa.
                   Ancaman  ini  dapat  berasal  dari  luar  negeri,  misalnya  masuknya  paham
                   komunisme dan liberalisme.

          2). Perhatikan pernyataan A dan B berikut. Tentukan 2 jawaban yang tepat dari masing-masing soal!
              No.                                 A                                                     B
             1.    Lembaga Eksekutif merupakan suatu lembaga pemerintahan yang
                   mempunyai suatu kekuasaan dan tanggung jawab dalam menerapkan                       MA
                   hukum.
             2.    Aspek sosial wawasan nusantara                                                  Gatra hukum
             3.    Presiden berhak memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi
                   dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lainnya.                       Pengadilan negeri
             4.    Sumber keuangan daerah diperoleh melalui sumber pendapatan                   Pasal 27 Ayat (2)
                   daerah dengan dikelolah sendiri oleh pemerintah daerah.
             5.    Terjadi kasus pembunuhan oleh oknum Polisi kepada rakyat sipil                      DPR
                   didaerah A, maka sebaiknya melakukan pelaporan.
             6.    Setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan dan                Pasal 27 Ayat (3)
                   pertahanan negara
             7.    Dampak dari adanya covid 19, banyak karyawan yang dipecat dengan
                   uang pesangon rendah yang tidak sesuai dengan masa kerja yang                    Presiden
                   telah dijalani.
                                                                                                Pasal 28D Ayat (2)
                                                                                                 Pajak penghasilan
                                                                                                   Gatra politik
                                                                                                     Retribusi
                                                                                                Pengadilan militer
                                                                                                 Pasal 30 Ayat (1)
                                                                                                    Gubernur
                                                                                                   Gatra sosbud
                                                                                                      Cukai

          3). Perhatikan pernyataan A dan B berikut. Tentukan jawaban yang tepat (1 jawaban bisa untuk 2 soal)!
              No.                                 A                                                     B
             1.    Badan Keamanan Rakyat (atau biasa disingkat BKR) adalah suatu
                   badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan                         Ekstrateritorial
                   keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan
                   negara.
             2.    Kedutaan besar Indonesia yang ada di luar negeri merupakan bagian               Sidang PPKI II

          Modul PPKn Kelas XII Tahun Pelajaran 2021-2022                                                    Page 72
   68   69   70   71   72   73   74   75