Page 70 - MODUL 12 PPKN

khususnya atas sejumlah masalah politik, ekonomi, dan keamanan....... Hanya saja, anggota
kelompok ini terimbas oleh pemerintahan Soeharto yang kala itu dinilai represif. Mereka
dimasukkan pemerintah dalam daftar hitam, sehingga sebagian anggota kelompok ini dicegah
untuk berpergian ke luar negeri atau dikucilkan. Bukan hanya itu, mereka pun kerap diawasi oleh
aparat intelijen. Dari sisi lain, mereka yang memiliki hubungan darah dengan anggota Petisi 50 pun
dipersulit kehidupannya. Beberapa usaha bisnis mereka sampai gulung tikar.

Kini, Hoegeng telah tiada. Hanya kisah-kisah dan cerita keteladanannya dapat didengarkan oleh
khalayak banyak di masa sekarang ini. Dia meninggal 14 Juli 2004 setelah menderita stroke sekian
lama. Namun keteladanannya tak lekang dimakan waktu hingga membuat seorang Gus Dur
melontarkan pujian dalam guyonan, bahwa hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia, yakni patung
polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng.
(Sumber : CNN Indonesia, 01-07-2020)

6. Berdasarkan kutipan berita tersebut, sikap Hoegeng mencerminkan Sila.....
a. Ketuhanan yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

7. Berita pada paragraf ke empat menunjukkan bahwa pemerintah pada saat itu membatasi HAM yang tertuang
dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F UUD NRI 1945, yaitu berkaitan dengan....
a. hak untuk berkarya
b. hak untuk bermusyawarah
c. hak untuk membangun relasi
d. hak untuk berserikat, menyatakan pikiran dan pendapat
e. hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak

8. Sikap yang sesuai bagi generasi muda dalam meneladani kisah Hoegeng diatas adalah...., kecuali....
a. selalu berusaha menjaga amanah yang telah diberikan
b. membela keadilan dengan tidak memihak kepada sesuatu yang telah diketahui salah
c. selalu berperilaku jujur meskipun dalam keadaan terdesak terpaksa tidak
d. selalu bersikap profesional sesuai dengan amanat yang telah diberikan kepadanya
e. memprioritaskan negara diatas kepentingan pribadi

Bacalah dengan cermat teks dibawah ini untuk mengerjakan soal nomor 9 dan 10!
Dalam perspektif positivisme, sebuah kebijakan pemerintah sebenarnya merupakan bagian internal
dari hukum positif. Sebagaimana dinyatakan oleh Singler dan Beede (1997) bahwa :”Law is an
integral part of policy initiation, formulation, implementation, and evaluation”. Manakala kebijakan
itu telah dibuat oleh pejabat/instansi yang berwenang, melalui prosedur baku sehingga
mendapatkan persetujuan dan disahkan oleh lembaga yang berwenang dan diberi bentuk hukum
(seperti : UU, PP, Keppres, Permen, dan sebagainya), maka kebijakan itu telah memiliki legitimasi
(Sunggono, 1994).

Dimata kaum positivis, hukum adalah norma keadilan (ius) yang telah dibentuk (constitutum,
constitued) menjadi aturan-aturan hidup oleh suatu badan legislatif melalui berbagai prosedur yang
formal, dan yang kemudian dari pada itu diumumkan (diundangkan) sebagai hukum yang berlaku
secara pasti (diiyakan, dipositifkan) dalam suatu wilayah negara tertentu, yang oleh karena itu pula
akan mengikat seluruh warga negara tanpa kecualinya. Itulah hukum positif, yang juga disebut
hukum undang-undang (Iege, lex, Ius constitutum), yang oleh sebab sifat prosedurnya juga disebut
hukum negara, diundangkan sebagai produk badan legislatif (Wignjosoebroto, 2001)
(Sumber : Penegarakan Hukum, Akar Permasalahan & Alternatif Solusinya, hal 36).

9. Dalam bacaan tersebut, yang dimaksud dengan hukum postif adalah....

Modul PPKn Kelas XII Tahun Pelajaran 2021-2022 Page 69