Page 66 - MODUL 12 PPKN
P. 66
B. SOAL PILIHAN GANDA KOMPLEKS
No. Soal Benar Salah
21. Pelanggar an HAM terjadi disebabkan faktor yang timbul dari diri sendiri
seperti individualistis, egoisme, rendahnya kesadaran menghormati
HAM, sikap tidak toleran
22. Pelanggar an hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat
menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang tidak ditetapkan
oleh undang-undang
23. Sebagai warga negara kalian mendapat hak yang sama dengan warga
negara lain dalam hukum dan pemerintahan
24. Menurut pasal Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 kalian memiliki kewajiban
berperan serta dalam suksesnya pemilu
25. Tidak semua warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama yang
terdapat pada Undang-Undang Dasar
Bacalah teks berikut ini !
Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-
Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang
tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung
sebagai badan peradilam negara tertinggi yang menaungi lingkungan peradilan di bawahnya.
Wewenang yang dimiliki oleh MA berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 meliputi mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perrundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang undang,
mengajukan tiga orang hakim konstitusi, dan memberikan pertimbangan dalam hal presiden
memberi grasi dan rehabilitasi. Klasifikasi lembaga peradilan di bawah MA sbb:
1. Peradilan umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara
5. MK
Kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh MA, tetapi juga dilakukan MK. MK memiliki
kewenangan yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut terdiri atas mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran parati politik memutus pembubaran partai politik,
memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum,serta MK wajib memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut undang-undang dasar.
26. Kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh MA,tetapi juga
dilakukan MK.MK memiliki kewenangan yang diatur oleh UUD NRI Tahun
1945.
27. Mahkamah Agung sebagai badan peradilam negara tertinggi yang
menaungi lingkungan peradilan di bawahnya. Wewenang yang dimiliki
oleh MA berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 meliputi mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang undang, mengajukan tiga orang hakim
konstitusi, dan memberikan pertimbangan dalam hal DPR memberi grasi
dan rehabilitasi
28. Selain MA, MK juga merupakan lembaga peradilan berjenjang yang
menguji undang-undang terhadap dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang
Modul PPKn Kelas XII Tahun Pelajaran 2021-2022 Page 65
