Page 67 - MODUL 12 PPKN

dasar, memutus pembubaran parati politik memutus pembubaran partai
politik, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum,serta MK wajib
memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran
oleh presiden dan wakil presiden menurut undang-undang dasar.
29. Tegaknya supremasi hukum akan terwujud apabila aturan - aturan yang

berlaku ditegakkan, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak
hukum

30. Pegadilan dalam lingkup Mahkamah Agung memiliki beberapa tingkatan,
yaitu pengadilan tingkat pertama di kabupaten/kota, pengadilan kasasi di
ibu kota provinsi dan pengadilan tingkat banding di ibu kota negara.

C. MENJODOHKAN
Perhatikan pernyataan 1 dan 2 berikut. Tentukan pasangan pernyataan-1 dari pernyataan-2 yang tepat!
No. A B
31. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengidentifikasi belum MK
terlaksana secara penuh hal ini terkait dengan pasal
32. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya, hal Pasal 31 ayat 1
ini sesuai dengan pasal
33. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
Pengadilan Negeri
pembelaan negara, hal ini sesuai dengan pasal
34. Seorang warga Negara selalu membuat berita hoax yang bisa
menimbulkan kekacauan di masyarakat akibatnya sejumlah Pasal 27 ayat 2
masyarakat yang terpancing emosi melakukan demonstrasi
anarkis.
35. Seorang warga Negara selalu ditolak ketika melamar pekerjaan Kekuasaan
dengan alasan yang tidak masuk akal. Jelas ini melanggar suatu
kehakiman
pasal.
36. Seorang warga Negara merasa terancam dengan terror yang
mencoba membunuhnya, maka dia melaporkan kejadian ini Pasal 27 ayat 3
pada pihak berwajib.
37. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan MA
hukum dan keadilan
38. Lembaga yang berwenang mengadili tindakan hukum seperti Pasal 32 ayat 2
kasus pencurian, perampokan, dan penganiayaan
39. Lembaga yang berwenang meninjau kembali kasus apabila Pidana
diduga ada kesalahan pada proses pemutusan perkara
40. Hukum yang mengatur perbuatan anggota anggota masyarakat Pasal 30 ayat 1
di dalam masyarakat yang melakukan tindakan kriminal
Perdata
Pasal 28A-28J

Modul PPKn Kelas XII Tahun Pelajaran 2021-2022 Page 66