Page 17 - PPKN 8 Bab 1
P. 17

3     Staatsfundamentalnorm dan Cita Hukum Bangsa Indonesia




                  Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila memiliki status sebagai
                  norma dasar negara yang fundamental atau staatsfundamentalnorm. Nawiasky mengatakan bahwa norma hukum dari

                  negara mana pun selalu tersusun secara berlapis dan berjenjang. Norma yang sedang berlaku berasal dan berdasar
                  pada norma yang lebih tinggi. Ada empat kelompok besar norma hukum di suatu negara.





                    a.     Norma fundamental negara                                                Norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau
                           (staatsfundamentalnorm)                                                 undang- undang dasar suatu negara.






                   b.      Aturan dasar negara atau aturan                                          Aturan-aturan yang masih pokok dan merupakan aturan-
                           pokok negara (staats- grundgesetz)                                       aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga
                                                                                                    merupakan norma hukum tunggal.



                   c.      Undang-undang formal (formell gesetz)                                    Norma hukum konkret dan terperinci yang berlaku dalam

                                                                                                    masyarakat yang sudah mencantumkan sanksi, baik pidana
                                                                                                    maupun denda.


                   d.      Aturan pelaksana dan aturan otonom                                       Norma hukum yang berada di bawah formell gesetz yang
                           (verordnung en autonome satzung)                                         berfungsi     melaksanakan        ketentuan-      ketentuan      undang-

                                                                                                    undang.




                                              PENDIDIKAN PANCASILA
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22