Page 71 - LKPD UKin_Fitriani Zen

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
EKONOMI XI (SEBELAS)

makanan. Indonesia memang terancam mengalami resesi tahun ini jika pertumbuhan
ekonomi kembali terkontraksi pada triwulan III-2020.
Peluangnya cukup besar mengingat Indonesia di triwulan kedua
mengalami kontraksi ekonomi 5,32% (yoy). Kebijakan fiskal merupakan salah satu
instrument penting untuk mengatasi krisis kali ini, mengingat kebijakan moneter
memiliki keterbatasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam waktu
singkat. Dalam kondisi ini, pemerintah harus hadir agar proses recovery lebih
cepat dan Indonesia tidak terjerumus ke dalam resesi. Pemerintah condong kepada

mahzab Keynessian dengan menaikkan defisit APBN. Namun, pemerintah perlu
mempertimbangkan aspek kehati- hatian dalam pelaksanaannya.
Penulis menilai ada setidaknya tiga hal yang perlu diperhatikan
pemerintah. Pertama, mendorong daya beli masyarakat dengan fokus pada skema
bantuan sosial. Rancangan program pemerintah dalam anggaran penanganan Covid-
19 melalui Perpres 54/2020 yang diperbarui menjadi Perpres 72/2020
menunjukkan bahwa program penanganan Covid-19 pada aspek belanja kesehatan
dan bantuan sosial harus sebesar- besarnya mengandung barang produksi lokal
agar defisit tidak menciptakan impor yang berarti.
Kedua, mendorong produktivitas sektor pangan, khususnya beras, perlu

dijaga dengan baik. Sebagaimana proyeksi FAO, dunia akan menghadapi krisis
pangan. Jangan sampai ketika daya beli masyarakat sudah dijaga, Indonesia keluar
dari resesi, kemudian kita menghadapi masalah baru yaitu krisis pangan. Data BPS
menyebutkan bahwa produksi padi tahun 2019 turun sekitar 5 juta ton dari 2018
yang mencapai 59 juta ton. Jika mengacu data Global Food Security Index (GFSI),
aspek ketersediaan skor Indonesia berada di angka 61,3 yang mana aspek
infrastruktur pertanian dan infrastruktur irigasi masih dinilai lemah. Defisit
APBN yang tinggi harus diarahkan agar produktivitas sektor pangan di Indonesia
naik untuk menghindari inflasi.
Ketiga, menjaga agar defisit anggaran dapat terkendali serta mendorong
belanja negara ke sektor produktif serta tepat sasaran. Bukan kemudian
memanfaatkan wewenang untuk mendorong belanja Negara yang tidak terarah.

Perppu 1/2020 seakan memberikan dorongan atau hasrat bagi pemerintah untuk
mengeluarkan uang tanpa ada batasnya. Sebab, defisit anggaran kini bisa
melebihi batas 3% dari PDB. Hal itu wajar mengingat pandemic ini menciptakan
suasana yang tidak pasti.
Dalam setahun, Presiden merevisi rancangan anggaran sebanyak dua kali,
di mana posisi akhir defisit ditargetkan 6,34% terhadap PDB. Sudah
semestinya wewenang ini dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kritik
Friedman sebelumnya terkait kebijakan fiskal ekspansif yang memperparah ekonomi
AS malah justru terjadi juga di Indonesia.

60